IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BANGKALAN

Haryadi, Haryadi (2023) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BANGKALAN. Other thesis, STKIP PGRI Bangkalan.

Text ARTIKEL HARYADI-1.docx Download (55kB)

Abstract

Abstrak: Fenomena sampah di Kabupaten Bangkalan terus meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk. Munculnya Peraturan Daerah Kota Bangkalan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah merupakan bentuk upaya pemerintah Kota Bangkalan dalam menunjukkan keseriusannya untuk pengelolaan sampah.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kota Bangkalan beserta faktor penghambatnya. Metode penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi serta hasilnya dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Bangkalan Timur kurang terlaksana. Hal ini disebabkan karena dari segi komunikasi, sosialisasi atas pengurangan sampah berhenti di tahun 2020. Konsistensi juga masih minim karena belum adanya upaya ketegasan penerapan sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang tidak membayar retribusi maupun masyarakat yang membuang sampahnya di TPS liar. Dari segi sumber, sebagian besar SDM pelaksana kebijakan ini khususnya untuk pengawas hanya memiliki tingkat pendidikan SLTP dan SLTA sederajat sementara untuk di DLH sendiri minimnya pengalaman serta pegawai yang berlatar belakang pendidikan dari bidang teknik lingkungan. Anggaran yang terbatas menyebabkan pengadaan mesin untuk daur ulang sampah sulit direalisasikan, mengingat harga untuk per unitnya yang relatif mahal dan belum memungkinkan untuk diberikan kepada seluruh kelurahan di Kecamatan Bangkalan Timur. Sarana dan prasarana juga terbatas seperti banyaknya unit armada yang kondisinya rusak, TPS di beberapa kelurahan volume daya tampung sampahnya juga terbatas. Dari segi disposisi, sikap pelaksana sudah menunjukkan komitmen dan kejujuran. Dari segi struktur birokrasi, adanya SOP terkait pengelolaan sampah dan fragmentasi yang melibatkan DLH, Kecamatan hingga masyarakat di kelurahan. (2) Faktor penghambat terdiri dari rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah, kurangnya ketegasan penerapan sanksi, minimnya sumber daya manusia, dan keterbatasan anggaran. Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah.

Actions (login required)

View Item